Jenis-Jenis Kebijakan Pemerintah dan Akibatnya Terhadap Perekonomian Indonesia

                Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Lima sasaran erat kaitanya dengan masalah stabilitas ekonomi. Tujuan akhirnya mencangkup lima hal utama :

1. Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional) yang tinggi.
2. Distribusi pendapatan yang merata.
3. Kesempatan kerja sepenuhnya.
4. Stabilitas harga dan nilai tukar.
5. Keseimbangan neraca pembayaran.

                Kebijakan ekonomi bisa dibagi menjadi tiga macam kebijakan menurut tingkat agregasinya (ruang lingkup atau bentuk serta luas sasaranya), yaitu :

• Kebijakan Ekonomi Mikro

              Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau sektor mana dan diwilayah mana perusahaan bersangkutan beroperasi.

• Kebijakan Ekonomi Meso

              Kebijakan meso bisa dalam dua arti, yaitu :

1.       Kebijakan Ekonomi Sektoral

Kebijakan ekonomi sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya

2.       Kebijakan Ekonomi Regional

Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu. Kebijakan ekonomi regional bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

• Kebijakan ekonomi makro

              Kebijakan ekonomi makro mencangkup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Oleh sebab itu, bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso (sektoral dan regional) dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Akibat dari kebijakan moneter ini, yang merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro, jumlah kredit yang bisa disalurkan bank ke pihak swasta untuk membiayai investasinya menjadi terbatas dan tingkat suku bunga pinjaman dengan sendirinya meningkat. Kebijakan moneter ini akhirnya membuat kebijakan regional diatas efektif, dalam arti pembangunan infrastruktur dan pabrik-pabrik kemungkinan besar terhambat atau tertunda pelaksananya.Dalam kebijakan ekonomi makro terbagi menjadi tiga, yaitu :

1.   Kebijakan moneter : tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga didalam luar negeri dan nilai tukar rupiah terhadap uang asing, khususnya dolar AS.. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan, terutama melalui operasi pasar terbuka, penentua mengenai cadangan wajib minum tanpa batas maksimum pemberian kredit bagi sector perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Kebijakan moneter bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu kebijakan moneter kuantitatif yang sifatnya lebih langsung dan kebijakan moneter kualitatif yang sifatnya tidak langsung.

2.   Kebijakan fiskal kontraksi : Efektifitas kebijakan fiskal sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan tariff pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrument untuk merendam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan system progresif.

3.  Kebijakan perdagangan luar negeri : Efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur, dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama, isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan disektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainya. Terutama kebijakan mneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan tenagakerjaan, dan kebijakan industri.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_ekonomi

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/kebijakan-kebijakan-ekonomi/