A Moment With My Family

Floating Market, Lembang

30 Maret 2013

 ♡

Jenis-Jenis Kebijakan Pemerintah dan Akibatnya Terhadap Perekonomian Indonesia

                Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Lima sasaran erat kaitanya dengan masalah stabilitas ekonomi. Tujuan akhirnya mencangkup lima hal utama :

1. Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional) yang tinggi.
2. Distribusi pendapatan yang merata.
3. Kesempatan kerja sepenuhnya.
4. Stabilitas harga dan nilai tukar.
5. Keseimbangan neraca pembayaran.

                Kebijakan ekonomi bisa dibagi menjadi tiga macam kebijakan menurut tingkat agregasinya (ruang lingkup atau bentuk serta luas sasaranya), yaitu :

• Kebijakan Ekonomi Mikro

              Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau sektor mana dan diwilayah mana perusahaan bersangkutan beroperasi.

• Kebijakan Ekonomi Meso

              Kebijakan meso bisa dalam dua arti, yaitu :

1.       Kebijakan Ekonomi Sektoral

Kebijakan ekonomi sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya

2.       Kebijakan Ekonomi Regional

Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu. Kebijakan ekonomi regional bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

• Kebijakan ekonomi makro

              Kebijakan ekonomi makro mencangkup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Oleh sebab itu, bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso (sektoral dan regional) dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Akibat dari kebijakan moneter ini, yang merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro, jumlah kredit yang bisa disalurkan bank ke pihak swasta untuk membiayai investasinya menjadi terbatas dan tingkat suku bunga pinjaman dengan sendirinya meningkat. Kebijakan moneter ini akhirnya membuat kebijakan regional diatas efektif, dalam arti pembangunan infrastruktur dan pabrik-pabrik kemungkinan besar terhambat atau tertunda pelaksananya.Dalam kebijakan ekonomi makro terbagi menjadi tiga, yaitu :

1.   Kebijakan moneter : tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga didalam luar negeri dan nilai tukar rupiah terhadap uang asing, khususnya dolar AS.. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan, terutama melalui operasi pasar terbuka, penentua mengenai cadangan wajib minum tanpa batas maksimum pemberian kredit bagi sector perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Kebijakan moneter bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu kebijakan moneter kuantitatif yang sifatnya lebih langsung dan kebijakan moneter kualitatif yang sifatnya tidak langsung.

2.   Kebijakan fiskal kontraksi : Efektifitas kebijakan fiskal sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan tariff pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrument untuk merendam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan system progresif.

3.  Kebijakan perdagangan luar negeri : Efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur, dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama, isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan disektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainya. Terutama kebijakan mneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan tenagakerjaan, dan kebijakan industri.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_ekonomi

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/kebijakan-kebijakan-ekonomi/

Peran Sektor Luar Negeri Dalam Perekonomian Indonesia

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

              Ahli ekonomi telah menyatakan bahwa perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan negara, sehingga jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya.

              Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :

1. Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri,sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan impor dari negara yang memproduksinya.
2. Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri.
3. Perdagangan antar negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya.
4. Sebagai sarana untuk melakukan proses alih tekhnologi.
5. Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efesiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding.

HAMBATAN-HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

              Dengan mulai dicetuskannya era perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan yang selama ini cukup menggelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin dihapuskan. Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi diantaranya adalah :

• Hambatan Tarif

              Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara. Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing komoditi impor. Secara garis besar bentuk enetapan tarif ada dua jenis, yakni Tarif Ad-volarem dan tarif spesifik. Sedangkan di dalam perekonomian Indonesia sendiri tarif masih menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan sebagai alat proteksi industri dalam negeri yang cukup ampuh, meskipun mulai dicoba untuk dikurangi searah dengan persiapan era perdagangan yang segera akan berlaku di tahun 2000-an.

• Hambatan Kuota

              Quota dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut.

• ·         Hambatan Dumping

              Dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya, sepertiyang di alami pada akhir 1996, dimana industri sepeda Indonesia dituduh melakukan politik dumping. Dumping diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri dibanding harga di dalam negeri untuk produk yang sama.

• ·         Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

             Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh negara lain (PBB).

PERAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGERI INDONESIA

              Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikorbankan/dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Perubahan permintaan dan penawaran pada proses selanjutnya dapat mengakibatkan mata uang di dalam negeri mengalami penurunan nilai/apresiasi, dan dapat juga mengalami kenaikan nilai/depresiasi, kedua hal tersebut tergantung dari sebab-sebab perubahan permintaan - penawaran valuta asing tersebut. Adapun sebab-sebab perubahan tersebut diantaranya :

1. Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri
2. Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga
3. Perubahan tingkat inflasi 
4. Iklim investasi

Sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6 peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf